“Primary Health Care (PHC) diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) sekitar tahun 70-an, dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di Indonesia, PHC memiliki 3 (tiga) strategi utama, yaitu kerjasama multisektoral, partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dengan pelaksanaan di masyarakat”, ujar Menkes saat membuka secara resmi the 14 Medical Association of South East Asian Nation (MASEAN) Mid-term Meeting di Savoy Homann, Bandung (17/06).
Menurut Deklarasi Alma Ata (1978) PHC adalah kontak pertama individu, keluarga, atau masyarakat dengan sistem pelayanan. Pengertian ini sesuai dengan definisi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009, yang menyatakan bahwa Upaya Kesehatan Primer adalah upaya kesehatan dasar dimana terjadi kontak pertama perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan.
Menurut Menkes, dalam mendukung strategi PHC yang pertama, Kementerian Kesehatan RI mengadopsi nilai inklusif, yang merupakan salah satu dari 5 nilai yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, yaitu pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih.
Strategi PHC yang kedua, sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan, yaitu 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan; 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; dan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Di Indonesia, penyelenggaraan PHC dilaksanakan di Puskesmas dan jaringan yang berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat, yaitu Poskesdes dan Posyandu yang ada di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan.
Untuk strategi ketiga, Kementerian Kesehatan saat ini memiliki salah satu program yaitu saintifikasi jamu yang dimulai sejak tahun 2010 dan bertujuan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat-obatan. Program ini memungkinkan jamu yang merupakan obat-obat herbal tradisional yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat teregister dan memiliki izin edar sehingga dapat diintegrasikan di dalam pelayanan kesehatan formal.
Menkes menambahkan, untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan PHC bagi masyarakat, diperlukan kerjasama baik lintas sektoral maupun regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
“Karena itu, tema pertemuan “The Role of Primary Health Care Towards Population Health in ASEAN” sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” ujar Menkes.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Prijo Sidipratomo; Chairman of MASEAN, Prof. Kyaw Myint Naing; dan perwakilan sekretariat ASEAN divisi Non Communicable Disease, dr. Ferdinal Fernando; serta sejumlah delegasi asosiasi medis yang berasal dari 7 negara (Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar dan Indonesia).
MASEAN atau Medical Association of South East Asian Nation dibentuk pada tahun 1980 di Penang, Malaysia dan mendapat persetujuan dari ASEAN pada tanggal 30 Januari 1981 dengan status kerjasama non-pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar